features Hak Para Pihak Atas Pengadilan

Hak-Hak Pihak Berperkara Terkait Pengadilan

27 Sep

Written by Super User

HAK-HAK MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

(Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007)

  1. Berhak memperoleh bantuan hukum
  2. Berhak mengajukan perkara secara cuma-cuma (gratis)
  3. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum.
  4. Berhak segera diadili oleh Pengadilan.
  5. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan.
  6. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti olehnya.
  7. Berhak memberikan keterangan secara bebas dihadapan hakim.
  8. Berhak mendapatkan bantuan juru bahasa / penerjemah jika tidak paham bahasa Indonesia.
  9. Berhak memilih penasehat hukumnya sendiri.
  10. Berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
  11. Bagi orang asing berhak menghubungi/berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses persidangan.
  12. Berhak menghubungi/menerima kunjungan dokter pribadinya dalam hal terdakwa ditahan.
  13. Berhak mengetahui tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang.
  14. Berhak menghubungi / menerima kunjungan keluarga untuk mendapatkan jaminan penangguhan penahanan atau mendapatkan bantuan hukum.
  15. Berhak menghubungi/menerima orang lain yang tidak berhubungan dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarganya.
  16. Berhak mengirim / menerima surat ke/dari Penasehat hukumnya atau keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
  17. Berhak menghubungi / menerima kunjungan rohaniawan.
  18. Berhak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  19. Berhak untuk mengajukan saksi atau saksi ahli yang menguntungkan bagi dirinya.
  20. Berhak segera menerima atau menolak putusan.
  21. Berhak minta banding atas putusan pengadilan, dalam waktu yang ditentukan undang-undang, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan dalam acara cepat.
  22. Berhak untuk mencabut atas pernyataanya menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  23. Berhak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam waktu yang ditentukan undang-undang.
  24. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. (Pasal 50 s/d 68 dan pasal 196 UU no.8 tahun 1981 tentang KUHAP)

Peta Lokasi


Hubungi Kami


Telpon : (0295) 384418
Handpone : 085 807 137 122
Fax : (0295) 384418
Website : www.pa-pati.go.id
E-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
Alamat : Jl. P Sudirman No. 67, Pati kodepos. 59112 

Tautan Web


Mahkamah Agung RI  Mahkamah Agung
  Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama  Pengadilan Tinggi Agama
  Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Negeri Pati  Pengadilan Negeri Pati
  Pengadilan Negeri Pati

Posbakum  Kejaksaan
  Kejaksaan RI

Posbakum  Pemerintah Daerah
  Pemda Pati

cpns