features Nasehat Hukum MA-RI

Pertimbangan Atau Nasehat Hukum MA-RI

12 May

Written by Super User

Pertimbangan Atau Nasehat Hukum MA-RI

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

Fatwa 052/KMA/III/2009                                                                                                Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi baik sebelum adanya Undang-Undang-Advokat maupun sesudah Undang-Undang Advokat berlaku dapat tetap beracara di Pengadilan dengan tidak meiihat dari organisasi mana mereka berasal.
Fatwa 35/KMA/III/2009 Suatu putusan akhir dari Pengadilan Tinggi dapat diajukan kasasi, sehingga apabila ada yang mengajukan kasasi dari salah satu pihak harus dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Fatwa 52/KMA/V/2009 Tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung terhadap adanya perselisihan organisasi advokat; Apabila ada Advokat yang diambil sumpahnya bukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka sumpahnya dianggap tidak sah, sehingga yang bersangkutan tidak dibenarkan beracara di Pengadilan.
Fatwa 59/KMA/V/2009 Mahkamah Agung tidak berada pada posisi untuk memberikan penafsiran terhadap Undang-Undang kecuali dalam hal perkara yang konkrit yang diajukan kepada badan peradilan
Fatwa 115/KMA/IX/2009 Putusan MA tidak berlaku surut.
Fatwa 118/KMA/IX/2009 Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan pertimbangan hukum dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada Lembaga Negara yang lain
Fatwa 130/KMA/X/2009                                                     Mahkamah Agung tidak boleh memberikan pendapat atas suatu putusan lembaga peradilan lain i.c. Mahkamah Konstitusi.
Fatwa 146/KMA/XII/2009 Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan
Fatwa 148/KMA/XII/2009 Penyampaian Informasi dari dokumen yang bersifat rahasia disampaikan dengan rahasia juga.
Fatwa 149/KMA/XII/2009                                                      Kewenangan untuk eksekusi ada pada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI.
 SEMA No 14/2010  Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK

Peta Lokasi


Hubungi Kami


Telpon : (0295) 384418
Handpone : 085 807 137 122
Fax : (0295) 384418
Website : www.pa-pati.go.id
E-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
Alamat : Jl. P Sudirman No. 67, Pati kodepos. 59112 

Tautan Web


Mahkamah Agung RI  Mahkamah Agung
  Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama  Pengadilan Tinggi Agama
  Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Negeri Pati  Pengadilan Negeri Pati
  Pengadilan Negeri Pati

Posbakum  Kejaksaan
  Kejaksaan RI

Posbakum  Pemerintah Daerah
  Pemda Pati

cpns