POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN AGAMA PATI

 

POS BANTUAN HUKUM

Pengadilan Agama Pati telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk Masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Pati. Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010.

KEBERADAAN POSBAKUM

Penyedia Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Pati adalah LPKBHI Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jam Pelayanan : Senin-Jum'at (jam layanan 08.00 - 14.00 WIB)

PENERIMA JASA POSBAKUM

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai penggugat/permohon maupun tergugat/termohon.

JENIS JASA HUKUM

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Pati berupa :

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau Advis hukum
2. Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum (Surat Permohonan/Gugatan)
3. Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Advokat lainnya dapat memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

DASAR ATURAN TENTANG POSBAKUM

Pelaksanaan POSBAKUM pada Pengadilan Agama Pati berdasarkan :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.

2. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014 :

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;
2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
   1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
   2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;
   3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;
   4. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
3. Penggugat/Pemohon, atau;
4. Tergugat/Termohon, atau;
5. Terdakwa, atau;
6. Saksi;

Bagaimanakah  Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan?

1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
3. Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:

1. Formulir permohonan.
2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.

4. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
5. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
6. Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

-       Tidak Dipungut Biaya (GRATIS) –

Video prosedur pelayanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu . Klik disini

Informasi selengkapnya layanan posbakum bagi masyarakat tidak mampu. Klik disini

 

---

POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

PENGADILAN AGAMA PATI KELAS IA

---

PROFIL POSBAKUM

Penyeedia Jasa Layanan Konsultasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Pati Tahun 2021

Nama Lembaga	:	LPKBHI Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat	:	Jl. Prof Dr. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang
Pimpinan	:	Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. Vice Rector of Student Affairs and Cooperation
Akreditasi Lembaga	:	A Nomor Akreditasi: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018
Nomor Telepon	:	024 - 7601291 / 7624691
Email	:	This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Penanggung Jawab Layanan	:	Muchammad Sofwan, S.H.I., M.H.

JENIS JASA HUKUM YANG DILAYANI

Konsultasi Hukum

Pembuatan Dokumen Persidangan

Informasi Bantuan Hukum

SYARAT SYARAT DAN MEKANISME

Bagi Masyarakat yang tidak mampu

Datang langsung ke PTSP Pengadilan Agama Pati

Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)

DASAR HUKUM

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Pasal 22 Perma No. 1 Tahun 2014:

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada posbakum Pengadilan;

Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu atau;

Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b;

Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :

1. Penggugat/Pemohon, atau;

2. Tergugat/Termohon, atau;

3. Terdakwa, atau;

4. Saksi;

---