1. Pelayanan Persidangan

Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri (Buku III)
4. SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.

Tidak ada persyaratan

1. Sidang dimulai pada jam 09.00. Jika tertunda Pengadilan akan memberitahukan alasan penundaan.
2. Pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian.
3. Jadwal sidang diumumkan melalui TV Media dan website.
4. Pengadilan wajib memutus dan melakukan pemberkasan perkara (minutasi) maks. 5 (lima) bulan.

Tidak ada biaya

-  Penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan

-  Jika lebih maka harus dilaporkan ke Ketua Pengadilan oleh Majelis Hakim yang memeriksa

Putusan / Penetapan

Panitera, Panitera Pengganti, Hakim atau majelis Hakim

1. Biaya Perkara

Dasar Hukum:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi MA Ri (Buku III)
4. SK KMA nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pelayanan Peradilan.
5. SEMA nomor 4 tahun 2008.
6. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor W11-A14/20/KU.02.2/I/2017 tentang Panjar Biaya Perkara

Panjar biaya perkara

1. Besar biaya panjar perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pati.
2. Besar biaya panjar perkara diumumkan pada papan pengumuman dan website.
3. Besar biaya panjar setiap perkara ditetapkan salam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
4. Pembayaran panjar biaya perkara melalui Bank Mandiri Syariah Cab. Pati.
5. Pegawai tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara secara langsung.
6. Pengadilan akan meminta penambahan biaya panjar dalam hal biaya panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi.
7. Pengadilan wajib memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai selama proses berperkara.
8. Bila maks. 6 (enam) bulan sisa biaya panjar tidak diambil setelah pihak bersangkutan diberitahu maka akan di setor ke Kas Negara sebagai PNBP.

Panjar biaya perkara yang meliputi:

Biaya Proses, Biaaya Transport Jurusita / Jurusita Pengganti, PNBP (pendaftaran, leges, redaksi, meterai, salinan perlembar dan penerbitan akta)

 -

Perkiraan Panjar Biaya Perkara

Meja I,

Kasir

1. Biaya Perkara Banding

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM. Yang terdiri dari:

-Biaya pencatatan pernyataan banding.

-Biaya banding yang ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi.

-Biaya Pengiriman uang melalui Bank / Pos.

-Biaya kirim berkas.

-Biaya Pemberitahuan.

Panjar biaya perkara

1. Biaya Perkara Kasasi

Menyampaikan akte pernyataan kasasi.

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Kasasi dalam SKUM. Yang terdiri dari:

-Biaya pencatatan pernyataan kasasi.

-Biaya kasasi yang ditetapkan MA RI.

-Biaya Pengiriman uang melalui Bank ke Rek. MA,

-Biaya kirim berkas.

-Biaya Pemberitahuan.

1. Biaya permohonan kasasi dikirim oleh pemegang kas melalui: Bank BRI Cab. Veteran Jl. Veteran Raya No. 8 Jakpus.

Rek no. 31.46.0370.0

1. Bukti pengiriman dilampirkan dalam berkas.

Panjar biaya perkara

1. Biaya Perkara Peninjauan Kembali

1. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali dalam SKUM. Yang terdiri dari:

-Biaya peninjaunan Kembali yang ditetapkan oleh KMA.

-Biaya pengiriman melalui Bank.

-Ongkos kirim berkas.

-Biaya Pemberitahuan.

Panjar biaya perkara

1. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum
   1. Permohonan berperara secara prodeo (Cuma-Cuma)
   2. Melampirkan:

-  Ket. Tidak mampu dari Desa.

-  Ket. Tunjangan Sosial (Jaskesmas, PKH atau Kartu BLT)

-  Pernyataan tidak mampu

1. Pemohon mengajukan secara lisan atau tertulis, kepada Ketua PA Pati dengan dokumen pendukung;
2. Panitera meregister permohonan, hakim yang ditunjuk memeriksa atas ketidak mampuan pemohon.
3. Permohonan disetujui atau tidak oleh hakim pemeriksa.

-Maks. 14 (empat belas) hari proses pemeriksaan

-Maks. 7 (tujuh) hari hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Pemohon.

1. SK KMA Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
2. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
3. SK Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor W11-A14/9/OT.01.3/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Meja Informasi dan Pengaduan
   1. Datang langsung ke Meja Pengaduan atau melalui situs siwas.mahkamahagung.go.id, atau secara tertulis melalui Email atau Pos dengan melampirkan bukti terkait.

1. Petugas meja pengaduan menerima pengaduan dengan tanda terima pengaduan yang tertera register pengaduan.
2. Jika melalui pos dengan dengan surat balasan penerimaan dengan mencantumkan nomor register.

-Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja informasi status pengaduan diberitahukan.

-Maks. 90 (sembilan puluh) hari harus ditindak lanjuti dan diberitahukan kepada pelapor.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. SK KMA No 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
3. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
4. SK Ketua Pengadilan Agama Pati Nomor W11-A14/9/OT.01.3/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Meja Informasi dan Pengaduan

1. Jika datang langsung, Mengisi Formulir Permohonan Informasi pada Meja Informasi
   1. Mengajukan permohonan informasi disertai identitas dan alasan, melalui email
   2. Meja Informasi menerima formulir permohonan;
   3. Pengadilan memberi jawaban baik secara langsung atau tidak langsung;
   4. Jawaban atas permintaan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja

-Maksimal 13 (tiga belas) hari kalender

-Keberatan jika pengadilan menolak maks. 5 (lima) hari.

Meja Informasi

Dan Petugas PPID Pengadilan Agama Pati

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
10. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
11. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
12. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006
13. Surat Edaran TUADA UDILMILTUN MARI no. MA/KUMDIL/8810/1987
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
15. Surat Permohonan
16. Dokumen Pendukung Lainya:
17. Jenis Permohonan yang bisa diajukan al:

-    Permohonan Pengangkatan Wali bagi anak < 18 tahun;

-    Permohonan Pengangkatan Wali bagi orang dewasa yang kurang ingatan;

-    Permohonan Dispensasi Kawi bagi Pria < 19 tahun Dan bagi wanita < 16 tahun

-    Permohonan izin kawin bagi memperlai usia < 21 thn;

-    Permohonan Pengangkatan anak;

-    Permohonan menunjuk orang atau beberapa orang arbiter;

-    Permohonan sita atas harta bersama tanpa ada gugatan perceraian;

-    Permohonan izin menjual harta bersama yang berada dalam status sita;

-    Permohonan pernyataan seorang mafqud;

-    Permohonan penetapan ahli waris;

-    Permohonan penetapan wali adhol;

-    Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan;

-    Permohonan pencegahan perkawinan;

-    Permohonan pembatalan perkawinan

-    Permohonan istbat kesaksian rukyatul hilal;

1. Pemohon yang tidak bisa baca tulis akan mendapat bantuan hukum dalam menyusun permohonan.
2. Pemohon menyampaikan permohonan pada Pengadilan melalui Meja I.
3. Khusus untuk permohonan pengangkatan / adopsi anak, surat permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal anak.
4. Meja I akan memberi SKUM (Surat Kuasa Membayar) biaya panjar perkara di Bank yang ditunjuk.
5. Meja II akan, mencatat dan memberikan nomor perkara pada register;
6. Pemohon menunggu panggilan yang akan disampaikan terkait agenda sidang oleh jurusita pengganti.

Tidak dikenakan biaya.

Panjar biaya perkara yang diperuntukan:

Biaya Proses, Biaaya Transport Jurusita / Jurusita Pengganti, PNBP (pendaftaran, leges, redaksi, meterai, salinan perlembar dan penerbitan akta)

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
10. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
11. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
12. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
14. Surat Gugatan atau Permohonan rangkap sebanyak jumlah para pihak ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis Hakim dan arsip;
15. Dokumen yang perlu diserahkan al:

-  Surat gugatan atau permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati;

-  Surat Kuasa Khusus;

-  Jika menggunakan jasa advokat (Fc. Kartu Anggota Advokat dan Fc. Berita Acara Sumpah)

-  Perwakilan selain advokat (Surat Kuasa Insidentil, Ket. Hub. Keluarga dari Desa dan atau izin khusus dari atasan jika PNS, TNI atau POLRI)

-  Salinan Putusan (permohonan eksekusi)

-  Salinan surat yang dibuat diluar negeri disahkan oleh kedutaan;

1. Penggugat yang buta huruf dapat mengajukan secara lesan;
2. Membayar panjar biaya perkara sebagaimana SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) pada Bank yang ditunjuk Pengadilan;
3. Bagi masyarakat tidak mampu dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

1. Gugatan / permohonan oleh pihak yang buta huruf bisa diajukan secara lesan dan akan dicatat oleh Pengadilan;
2. Petugas Meja I menaksir besar panjar biaya perkara dalam SKUM rangkap 4 (empat), yang memperhatikan:

-Jumlah para pihak;

-Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak;

-Untuk perkara cerai talak diperhitungkan biaya panggilan ikrar;

-Biaya untuk menghadiri mediasi lebih dahulu dibebankan pada pihak penggugat;

1. Untuk perkara yang Cuma-Cuma atau prodeo dengan memperhatikan ketersidaan anggaran;
2. Bukti pembayaran dari Bank dan SKUM diserahkan kepada Pemegang Kas (Kasir)
3. Kasir memberi tanda lunas;
4. Meja II, memberikan nomor register perkara;

Tidak dikenakan biaya selain yang tertera dalam SKUM.

Petugas dilarang menerima pembayaran panjar biaya perkara secara langsung.

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. Kompilasi Hukum Islam
7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
8. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
9. Surat Gugatan rangkap sebanyak jumlah para pihak ditambah 4 (empat) rangkap untuk majelis Hakim dan arsip, harus memuat:

-Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok;

-Definisi kelompok secara rinci dan spesifik;

-Ket. Anggota terkait kewajiban pemberitahuan;

1. Gugatan perwakilan dapat diajukan dalam perkara (Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah);
2. Tidak perlu surat kuasa Khusus dari anggota;

1. Hakim memutuskan gugatan perwakilan sah atau tidak;
2. Hakim mendorong penyelesaian perkara melalui mediasi;
3. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok.

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. SEMA nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera / Panitera Pengganti;
3. Penetapan Jurusita / Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hari Sidang;
5. Penyampaian panggilan sidang;
6. Pemeriksaan Perkara / Sidang;
7. Pemberitahuan isi putusan kepada para pihak;
8. Minutasi kelengkapan berkas perkara;

1. Penetapan Majelis Hakim Maks. 10 (sepuluh) hari;
2. Ketua Majelis Hakim menetapkan Hari Sidang Maks. 7 (tujuh) hari;
3. Para pihak luar negeri maka tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan min. 6 (enam) bulan;
4. Pemeriksaan Maks. 30 (tiga puluh) hari setelah terdaftar;
5. Pemberitahuan isi putusan Maks. 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan;
6. Perkara normal, penyelesaian Perkara Maks. 5 (lima) bulan,

Ketua,

Majelis Hakim Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti,

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
8. PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

1. Mediasi dalam Persidangan:

-Para pihak dapat memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan;

-Jika para pihak gagal memilih mediator maka majelis hakim akan menunjuk hakim bukan pemeriksa untuk menjalankan fungsi mediator;

-Pengadilan menyediakan ruangan mediasi dan tanpa biaya;

1. Mediasi diluar Persidangan:

-Masyarakat bisa mengajukan penyelesaian sengketa melalui mediator Pengadilan;

-Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

-Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah gugatan terdaftar dengan melampirkan kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator;

Tidak dipungut biaya, kecuali mediator selain Hakim Pengadilan Agama Pati;

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
6. Kompilasi Hukum Islam
7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
8. PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
10. Mengajukan perkara gugatan / permohonan seperti biasa dan alamat penggugat / pemohon serta alamat Tergugat / Termohon pada wilayah yang diselenggarakan sidang al:
    1. Selatan

-Kec. Sukolilo

-Kec. Kayen

-Kec. Tambakromo

1. Utara

-Kec. Tayu

-Kec. Dukuhseti

-Kec. Cluwak

-Kec. Gn. Wungkal

1. Bukan perkara yang komplek dan diperkirakan tidak terlalu lama selesai;

1. Penggugat / Pemohon mengajukan perkara biasa;
2. Ketua menetapkan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim ditentukan pada pelaksanaan sidang diluar gedung;
4. Jika alamat para pihak berada pada daerah pelaksanaan sidang al:
5. Dimungkinkan penundaan sidang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pati;
6. Pengadilan mengumumkan dan mengadendakan pelaksanaan sidang diluar gedung;
7. Jika perkara putus para pihak harus mengambil salinan putusan atau penetapan di Pengadilan Agama Pati;
8. Sidang ikrar talak bisa diselenggarakan di luar gedung;
9. Pengambilan Akta Cerai tetap di Pengadilan Agama Pati;

Tidak dikenakan biaya.

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
5. Kompilasi Hukum Islam
6. Pemohon Kementerian Agama
   1. Permohonan dari Kantor Kementerian Agama
   2. Panitera mencatat permohonan dalam register khusus;
   3. Sidang istbat rukyatul hilal dilaksanakan di tempat rukyatul hilal;
   4. Ketua menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal
   5. Hakim yang ditunjuk harus menyaksikan kegiatan rukyatul hilal;

Biaya yang timbul dibebankan pada Negara

1. HIR / Rbg
2. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
7. Kompilasi Hukum Islam
8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
9. PERMA nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
10. Penetapan MARI Nomor KMA/095/X/2006
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1992;
13. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara;
14. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Pelayanan Administrasi Perkara Banding:

-    Mengajukan permohonan banding kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Agama Pati diucapkan atau setelah diberitahukan.

1. Pemohon menyatakan banding kepada Petugas Meja I;
2. Pemohon panjar biaya perkara banding, melalui Bank Mandiri Syariah;
3. Petugas Meja Pelayanan memberikan Akta Pernyataan Banding;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan banding kepada Terbanding maks. 7 (tujuh) hari, tanpa menunggu diterimanya memori banding;
5. Pengadilan Tingkat Pertama mengirim berkas banding (Berkas A dan B) ke Pengadilan Tinggi maks. 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan;
6. Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah) mengirimkan salinan putusan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak, Maks. 14 Hari.

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan banding:

-Pendaftaran banding Rp. 50.000,-

-Biaya proses banding Rp. 150.000,-

-Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-

-Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 5x, Terbanding 4x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Maksimal 1 bulan berkas terkirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi:

-    Mengajukan permohonan Kasasi kepada Meja I, dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan banding diucapkan atau setelah diberitahukan.

-    Memori pernyataan Kasasi;

1. Permohonan kasasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dan diberitahukan;
2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaimana SKUM yang dikeluarkan oleh Meja I, dibayarkan ke Bank yang ditunjuk.
3. Meja II, mendaftarkan permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang yang dilampirkan pada berkas perkara;
4. Pengadilan menyampaikan permohonan kasasi maks. 7 (tujuh) hari kepada pihak Termohon Kasasi;
5. Memori kasasi maks. 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi;
6. Panitera memberi tanda terima penerimaan memori kasasi;
9. Sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung para pihak diberi kesempatan mempelajari atau memeriksa kepada para pihak;
11. Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kasasi kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas;

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan Kasasi:

-Pendaftaran Kasasi Rp. 50.000,-

-Biaya proses kasasi Rp. 500.000,-

-Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 250.000,-

-Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali:

-    Mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Meja I, dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah putusan kasasi dibacaka atau diberitahukan;

1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bisa mengajukan PK dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;
2. Membayar biaya panjar perkara, sebagaiman SKUM dari Meja I di Bank yang ditunjuk;
5. Jika perkara diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama Maks. 2 (dua) untuk perkara perkara yang berdasarkan undang-undang harus selesai 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak prioritas

Sebagaimana komponen dalam biaya panjar perkara permohonan PK:

-Pendaftaran PK Rp. 50.000,-

-Biaya proses PK Rp. 2.500.000,-

-Biaya pemberkasan / Pengiriman Rp. 250.000;

-Biaya jurusita dengan perhitungan, jika pembanding dan terbanding masing-masing 1 (satu) orang dihitung Pembanding 2x, Terbanding 3x. Adapun nilai per-transaksinya tergantung radius. Dan Jumlah para pihak.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Undang-undang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. PERMA Nomor 2 TAHUN 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
6. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
8. PERMA Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
9. PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana
10. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
11. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
12. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.

-  Mengajukan gugatan / permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pati.

-  Untuk perkara sederhana bisa secara tertulis, lesan ataupun elektronik;

-  Membayar Panjar Biaya Perkara berdasarkan SKUM.

-  Melampirkan seluruh barang bukti yang dilegalisir atau dinasigelen;

-  Hadir di persidangan secara inperson meskipun sudah dikuasakan;

1. Proses penyelesaian perkara secara biasa;
2. Penyelesaian perkara ekonomi Syariah dengan cara sederhana:
   1. Pendaftaran perkara

-  Panitera menyediakan blanko gugatan

-  Petugas mencatat dalam register khusus

-  NIlai materiil maks. Rp. 200 juta

-  Membayar biaya panjar perkara;

1. Penunjukan Hakim Pemeriksa / Panitera/ Jurusita

-  Berkas diperiksa panitera

-  Penunjukan Hakim Tunggal

1. Pemeriksaan Pendahuluan

-  Hakim tunggal melakukan pemeriksaan pendahuuan apakah merupakan perkara sederhana atau biasa;

-  Jika sederhana hakim menetapkan hari sidang

-  Jika bukan sederhana Perkara dicoret;

1. Penetapan Hari Sidang
2. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan Pertama kepada para pihak sesuai perintah hakim, sedangkan panggilan selanjutnya berdasarkan kesepakatan bisa menggunakan bantuan teknologi informasi;

1. Pemeriksaan perkara sederhana dalam Sidang

-  Penyelesasian perkara maks. 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama;

-  Jika dihadiri kedua belah pihak maka diupayakan melalui mediasi;

-  Tidak ada gugatan provisi, eksepsi, rekonpensi, intervensi, reflik, duplik dan kesimpulan

-  Perkara gugur jika penggugat tidak hadir tanpa alas an;

1. Pembuktian
2. Putusan

-  Putusan diucapkan dalm sidang terbuka

-  Salinan putusan diserahkan maks. 2 (dua) hari

-  Jurusita maks. 2 (dua) hari memberitahukan kepada para pihak;

-  Putusan berkekuatan hukum setelah 7 (tujuh) hari setelah sidang putusan

1. Upaya Hukum

-  Atas putusan hakim para pihak bisa mengajukan memori keberatan;

-  Pengadilan harus memeriksa keberatan dengan pemeriksaan majelis hakim

-  Atas putusan majelis hakim tidak ada

Tidak ada biaya.

Maksimal 25 (dua puluh lima) hari perkara selesai.

2 (dua) hari pemberitahuan putusan.

7 (tujuh) hari berkekuatan hukum.