features Prosedur Keadaan Darurat

faq

30 Mar

56
Written by Super User

1. Kapan Akta cerai Keluar?

Adapun proses terbit akta cerai adalah menunggu proses berkekuatan hukum tetap yaitu 14 hari setelah pemberitahuan kepada pihak tergugat / termohon.


2. Apa saja berkas yang dibawa saat sidang?

Untuk perkara gugatan

  1. Berkas gugatan asli
  2. KTP/KK Identitas diri
  3. Buku nikah asli dan fotocopy buku nikah yang sudah dilegalisir

Untuk perkara permohonan dispensasi

  1. Surat penolakan KUA asli
  2. FC KTP Ayah dan Ibu
  3. FC Akta Nikah / Duplikat Kutipan Akta Nikah bapak ibu
  4. FC KK Pemohon
  5. FC KK Bakal Besan
  6. FC Akta Kelahiran caltin laki – laki
  7. FC Akta Kelahiran caltin perempuan
  8. Surat keterangan belum pernah menikah / status jejaka
  9. Surat kererangan belum pernah menikah / status perawan
  10. FC ijazah terakhir anak / surat keterangan masih sekolah dari sekolah caltin laki-laki
  11. FC ijazah terakhir anak / surat keterangan masih sekolah dari sekolah caltin perempuan
  12. FC KTP/KIA (Kartu Identitas Anak) caltin laki-laki
  13. FC KTP/KIA (Kartu Identitas Anak) caltin perempuan

 

Catatan : masing masing syarat diatas berbentuk lembaran, bermaterai 10000 cap pos, calon pengantin dua – duanya hadir bersama orang tua masing-masing


3. Bagaimana cara saya menghadiri persidangan?

  1. Pastikan Bapak/ ibu hadir di Pengadilan Agama Pati di Jl. P. Sudirman nomor 76 Pati sesuai jadwal yang telah ditentukan.
  2. Masuk melalui pintu pihak berperkara
  3. Mengambil nomor antrian sidang di mesin antrian atau jika kesulitan bisa meminta bantuan petugas yang ada.
  4. Menunggu di ruang tunggu sidang sesuai dengan ruang sidang masing-masing sampai dengan nomor Bapak/ Ibu di panggil masuk ruang sidan

 


4. Password ecourt saya tidak bisa saya gunakan

jika password ecourt tidak bisa digunakan lagi Bapak/ Ibu bisa memanfaatkan fasilitas ganti password yang ada di bawah form login,setalah itu ketik alamat email yang di daftarkan ei ecourt, adapun link ganti password akan di kirim ke alamat email yang didaftarkan oleh Bapak/ Ibu


5. Tidak bisa membayar virtual account

Untuk pembayaran virtual account maka pihak harus menambahkan nominal 3.500 dari nilai yang ditampilkan dalam e-skum melalui fitur transfer, misal nilai e-skum sebesar 141.000, maka yang di transfer/ dibayarkan adalah 144.500, ketentuan tambahan 3.500 adalah dari pihak bank dan tidak masuk ke rekening Pengadilan Agama Pati


6. Bagaimana kalau desa saya belum terdaftar di ecourt (misalnya : desa tunjung rejo – margoyoso)?

Untuk sementara desa tunjungrejo belum tersedia, bapak/ ibu bisa memilih desa sekitar desa tunjungrejo terlebih dahulu untuk kemudian nanti dilakukan perbaikan data oleh petugas sesuai alamat yang ada di dalam gugatan atau disampaikan perbaikan data ketika nanti di persidangan


7. Saya adalah pendaftar ecourt perorangan kemarin sudah mendaftar perkara sekarang mau mendaftar kemba

untuk ecourt non advokat, untuk satu akun hanya berlaku satu kali pendaftaran, sehingga jika akun tersebut sudah pernah dipakai untuk mendaftar maka akun tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk perkara yang lain lagi


8. Bagaimana cara membuat gugatan jika pendaftarannya online?

Gugatan dibuat secara mandiri oleh pihak bisa dengan mengambil referensi dari internet atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama yaitu dengan memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri online yang beralamat di http://gugatanmandiri.badilag.net/gugatan_mandiri/

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

25 Mar

45
Written by Super User

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
Pengadilan Agama Pati

 

No Nama / NIP Jabatan  Tugas Teknis
 1.

H. Ahmad Hartono, S.H.
NIP. 196705131994031009

 Sekretaris  Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2.

Mulyono
NIP. 198312042009121004

Kasubbag PTIP  Pejabat Pembuat Komitmen
3.

Gufron, S.H.I
NIP. 197804142006041015

Kasubag Umum dan Keuangan  Pejabat Penguji/Penandatangan SPM
4.

LIA CENDRAWATI, S.H.
NIP. 198408252009042004

Pelaksana Subbagian Umum dan Keuangan  Bendahara Pengeluaran
5.

AL MUSTAKFI
NIP. 198508262006041003

Jurusita Pengganti  Bendahara Penerimaan

 

Rencana Aksi Kinerja

25 Mar

50
Written by Super User

RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN AGAMA PATI

No

TAHUN

Aksi

1

Program Kerja 2021

Lihat

2

Program Kerja 2020

Lihat

3

Program Kerja 2019

Lihat

4

Program Kerja 2018

Lihat

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

25 Mar

47
Written by Super User

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

  1. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung
  2. KMA Nomor 1 2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  4. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  5. Perpres Nomor 95 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah
  6. SK. KMA No. 26 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan
  7. Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  8. SK. KMA No. 1-144 tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
  9. UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

  1. Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Tahun 2012
  2. Keputusan KMA No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjungan Khusus Kinerja Hakin dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
  3. Keputusan Sek. MA 008-A tahun 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  4. Keputusan Sek. MA No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kep. KMA No.071 Tahun 2008
  5. PP No. 14 tahun 1994 Tentang Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
  6. PP No. 3 tahun 1980 Tentang Penganatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  7. PP No. 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  8. PP No. 20 tahun 1975 Tentang Wewenang Pengankatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  9. PP No. 24 tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
  10. PP No. 08 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
  11. PP No. 16 tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  12. PP No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  13. PP No. 40 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
  14. SK No. 070/SK/KMA/V/2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

C.  PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

  1. KMA 070 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pengawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49PMK.022012 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73PMK.052008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
  4. PP Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MA dan Bdan Peradilan yang berada di bawahnya.
  5. SE 05 PB 2012 Tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SMP LS
  6. SE 14 PB 2012 Tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai
  7. SE 19 PB 2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  8. SK SEKMA 002 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran APBN Di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

  1. Perpres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung
  2. Perpres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  5. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  7. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  8. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

25 Mar

41
Written by Super User

 

No Tanggal Kode Uraian Jumlah Aksi
Debit Kredit Saldo
1 01-01-2021 - Saldo Awal - - 0 -
2 04-01-2021 PNBP A01 Biaya Pendaftaran/PNBP Sejumlah 41 Perkara 1.230.000 - 1.230.000 -
3 04-01-2021   PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Sejumlah 7 Perkara 70.000 - 1.300.000 -
4 04-01-2021 HHK 8 Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil Sejumlah 30 Perkara 300.000 - 1.600.000 -
5 04-01-2021 HHK A2 Redaksi Sejumlah 6 Perkara 60.000 - 1.660.000 -
6 04-01-2021 HHK 10 Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan Sejumlah 2 Perkara 30.000 - 1.690.000 -
7 04-01-2021 HHK 1 Penyerahan Turunan / Salinan / Putusan Penetapan Pengadilan (PP No. 53 Tahun 2008 E.1) Sejumlah 33 Perkara 168.000 - 1.858.000 -
8 05-01-2021 PNBP A01 Biaya Pendaftaran/PNBP Sejumlah 41 Perkara 1.230.000 - 3.088.000 -
9 05-01-2021 PNBP A03 PNBP Relaas Panggilan Pertama Kepada Tergugat Sejumlah 1 Perkara 10.000 - 3.098.000 -
10 05-01-2021 PNBP B01 Biaya Pendaftaran/PNBP Sejumlah 1 Perkara 50.000 - 3.148.000 -
Total 94.557.500 93.317.500    
Saldo Akhir 1.240.000

 

Peta Lokasi


Hubungi Kami


Telpon : (0295) 384418
Handpone : 085 807 137 122
Fax : (0295) 384418
Website : www.pa-pati.go.id
E-Mail : pa_pati1@yahoo.co.id
Alamat : Jl. P Sudirman No. 67, Pati kodepos. 59112 

Tautan Web


Mahkamah Agung RI  Mahkamah Agung
  Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama  Pengadilan Tinggi Agama
  Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Negeri Pati  Pengadilan Negeri Pati
  Pengadilan Negeri Pati

Posbakum  Kejaksaan
  Kejaksaan RI

Posbakum  Pemerintah Daerah
  Pemda Pati

cpns