25 Sep
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI,
PERSONEL, DAN KEUANGAN PENGADILAN
Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN
1.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
2.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979
Tentang Daftar Riwayat Hidup
3.
Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
4.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
6.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
8.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil
11.
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984
Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta
12.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
14.
Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008
UU No. 1 Tahun 1971
Tentang Pokok Pokok Kearsipan
Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004
Tentang Pedoman Kearsipan
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007
Tentang Memberlakukan Buku I
PP No. 38 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
Perpres No. 70 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
PMK No. 33/PMK.06/2012
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
UU No. 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014
Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007
Tentang Tentang Bagan Akun Standar
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009
Tentang Perencanaan Kas
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga
Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil
15.
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011
16.
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
17.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008
18.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN
19.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
20.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
21.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
22.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga
23.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011
24.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
25.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
26.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
27.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
28
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013
Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya
29.
Uu No 17 Tahun 2003
30.
Uu No 1 Tahun 2004
31.
Uu No 15 Tahun 2004
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
32.
Pp No 24 Tahun 2005
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
33.
PP NO 8 TAHUN 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Pengadilan Negeri Pati Pengadilan Negeri Pati
Kejaksaan Kejaksaan RI
Pemerintah Daerah Pemda Pati
