banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Sejarah Pengadilan Agama Pati

16 Dec

Eksistensi Pengadilan Agama Pati yang telah ada di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, berdasarkan Keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 tanggal 02 Juni 1882, sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati.

 

Gedung Pengadilan Agama dengan gedung Eks. Pengadilan Negeri Pati

Gedung prototype Pengadilan Agama Pati Jl. P Sudirman No. 67 Pati

 

 

Periodisasi eksistensi dan Kompetensi Peradilan Agama

 

Pada bagian ini, secara sederhana penulis kemukakan periodesasi fakta hukum mengenai eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama ke dalam dua periode, yaitu masa penjajahan  Pemerintah colonial ( Belanda dan Jepang ) dan masa awal kemerdekaan sampai tahun 1989.

 

Masa Pemerintahan Kolonial

Secara yuridis formal, Peradilan Agama dikenal sebagai suatu instansi peradilan yang terkait dengan system kenegaraan untuk pertama kali lahir di lndonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal I Agustus 1882, yaitu dengan staatsblad 1882 Nomor 153. Legitimasi keberadaan Peradilan Agama yang waktu itu dikenal dengan sebutan Periesteraden atau Raad agama itu pada masa mulanya didasarkan atas Pasal 78 Ayat (2) Regering Reglement (RR) yang berbunyi : "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesame orang lndonesia asli atau orang yang dipersamakan dengan mereka, maka mereka tunduk kepada hakim Agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-undang Agama atan ketentuan Agama mereka.

 

Atas dasar Pasal 78 ayat (2) RR tersebut, maka seluruh sengketa perdata yang terjadi antara umat Islam, sepenuhnya berlaku hokum Islam. dengan kata lain, kompetensi Peradilan Agama meliputi semua perkara perdata. Dengan dasar tersebut LWC Van den Breg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia hukum adatnya adalah hukum Islam. Pendapat yang demikian ini kemudian dikenal sebagai teori "reception in complex". Kewenangan perdata yang demikian tersebut berlangsung lama. Seorang pakar Belanda yang lain Snouck Hargronye nenentang teori Van Den Berg tersebut. Menurut Hurgronye bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Akan tetapi, hukum Islam tersebut baru mempunyai kekuatan apabila telah diakui dan diterima sebagai hokum adat.  Jelasnya yang lahir keluar, sebenamya menurut Hurgronye teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori “ receptie ".

 

Betapa kuatnya pengaruh pendapat Snouck Hargronye tersebut terhadap pemerintah dan ahli hukum pada waktu itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Indische Staatregeling (IS) yang diundangkan dengan Staatblad 129 Nomor 212 sebagai pengganti Pasal 78 ayat (2) RR bunyinya menjadi sebagi berikut : "Dalam hal timbut perkara perdata diantara orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, terkecuali ordonasi telah menetapkan sesuatu yang lain".

 

Kata-kata "dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya" telah digunakan untuk memperkecil kompetensi Peradilan Agama pada waktu itu. Sebagaimana diketahui bahwa kompetensi Peradilan Agama sebelumnya selain menyangkut sengketa suami istri, juga meliputi sengketa waris mal waris, hibah, shodaqoh, waqaf; wasiat dan yang sehubungan dengan itu.

 

Dengan demikian dapat diketahui pula jika sebelumnya atas dasar Stb 1882 Nomor 153 Tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura kompetensi Peradilan Agama lebih luas. Dalam hal ini meliputi waris mal waris, hibah, wasiat, sodaqoh, waqaf tetapi setelah diundangkan Stb. 1937 Nomor I l6 maka kompetensi tersebut semakin sangat terbatas, yaitu hanya mengenai sengketa suami istri

 

Masa Pemerintahan Jepang

 

Ketika bala tertara Jepang menapakkan kakinya ke Indonesia dan berhasil merebut kekuasaan dari pemerintahan Hindia Belanda, untuk mengambil hati rakyal mereka menyisihkan kaum feodal. Alasan Jepang adalah karena feodal tersebut selama ini dikenal loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sebaliknya, pemerintahan Jepang merangkul para ulama dengan menempatkan mereka dalam jajaran birokrasi.

 

Sikap politik tersebut meskipun pernah menyentuh keberadaan Peradilan Agama, tetapi tidak sampai berkembang jauh, mengingat masa penjajahannya yang kurang lebih hanya tiga setengah tahun. Pada masa ini keluar dekrit No. 14 tahun 1942 yang menetapkan bahwa susunan Peradilan sipil di Jawa dan Madura masih berlaku sebagaimana sebelumnya. Hanya saja namanya disesuaikan dengan nama dan sebutan dalam bahasa Jepang dan Peradilan Agama diganti dengan nama Sooryo Hooin.

 

Suatu hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada masa Jepang ini Peradilan Agama malah pernah terancam, yaitu ketika pemerintah Jepang mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dalam jawabnya Dewan tersebut antara lain menyebut bahwa akan "menghapus" segala urusan agama (termasuk peradilan agama) dari urusan pemerintah. Akan tetapi jawaban yang ternyata muncul akibat pengaruh pemikiran Soepomo yang ketika itu sebagai penasehat Departemen Kehakiman tersebut tidak semlg tedrwujud.

 

Masa Awal Kemerdekaan Sampai Tahun 1989

 

Setelah bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ujian bangsa ini rupanya belum juga selesai. Selama lebih kurang lima tahun (1945-1950) revolusi fisik terus terjadi. Keberadaan Peradilan Agama tetap eksis dengan dasar Pasal 11 atau peralihan UUD 1945. Selanjutnya, langkah pertama pemerintah,

 

pada awal kemerdekaan ini, ialah mengalihkan pembinaan Peradilan Agama dari kementrian Kehakiman kepada Kementrian Agama melalui PP No. 5/sdl1946.

 

Pada tahun 1948 keluar Undang-undang No. 190 Tahun 1948 yang masa berlakumya akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Pada Undang-undang ini Peradilan Agama secara tegas memasukkan ke Peradilan Umum. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak pernah diberlakukan dan Peradilan Agama berjalan sebagaiman biasa. Setelah pengakuan kedaulatan Rl 27 Desember 1949, melalui Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951, Pemerintah menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan Peradilan Agama.

 

Di sisi lain, di berapa daerah terdapat usah-usaha untuk membentuk Peradilan Agama sendiri. Di Aceh, misalnya telah dibentuk Mahkamah Syari'ah Negeri untuk tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten dan tingakat Provinsi dengan kompetensi mengadili yang lebih luas.

 

Pada tanggal 2 Agustus 1957 pemerintah RI mengundangkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk di Aceh akan tetapi PP tersebut juga belum sempat berlaku karena mendapat reaksi dari berbagai daerah lainnya. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1957 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah untuk di Acah tersebut.

 

Kewenanagn Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dan sebagian disebutkan dalm Pasal 4 ayat (l) PP No.45 Tahun 1957 yaitu: "Peradilan Agama / Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut Agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mas kawin ( mahar ) tempat kediaman (maskan), mut'ah, dsb;hadlonah perkara waris mal waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat takliq sudah berlaku.

 

Dengan demikian kewenangan Peradilan Agama tersebut lebih luas dibanding dengan kewenangan Peradilan Agama di Jawa Madura yang keberadaannya didasarkan atas Stb. 1937 No. 116 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 bagi Peradilan Agama yaitu masih terdapatnya kalimat "menurut hukum yang hidup" yang sebenamya istilah tersebut adalah rekasaya yang diciptakan oleh pemerintah penjajah Belanda untuk merekayasa keberadaan hukum adat yanhg sebenarnya waktu itu tidak ada.

 

Perbedaan kompetensi antar Pengadian Agama yang ada di Indonesia tersebut terus mengalami dispanitas meskipun dari segi institusi kebaradaan relative, terlihat kuat, khususnya dengan lahirnya berbagai Peraturan Perundang - undangan yang secara tegas menyebut keberadaan Peradilan Agama, seperti UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 28 Tahun 1977 Tentang pewakafan tanah milik, dan terakhir UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kekuatan keberadaan sisi kelembagaan ini memang tidak diimbangi oleh idealitas sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kompetensi melaksanakan putusan sendiri. Dengan demikian meskipun Kebenaran Peradilan Agama secara dejure sudah kual akan tetapi secara de facto masih lemah, sebagai buktinya adalah masih diperlukannya pengukuhan oleh PN bagi setiap eksekusi putusan PA.

 

Disparitas kompetensi dan predikat kuasa peradilan yang disandang Peradilan Agama tesebut, berakhir dengan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan tanggal 29 Desember pada Era Pemerintahan Orde Baru.

 

Kompetensi Peradilan Agama Dimasa Sekarang

 

Sebagai tonggak masa sekarang bagi keberadaan Peradlilan Agama adalah  diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Bustanul Arifin, dengan menyebut diundangkannya UU tersebut sebagai lompatan seratus tahun,Undang-undang tersebut juga disebut sebagai tonggak sejarah baru bagi Peradilan Agama antara lain kerena seiak itu Peradilan Agama mengalami babak baru dari sisi kelembagaan.

 

Babak baru itu antara lain ditandai:

 

Sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan oleh peratuaran parundang-undangan yang berbeda-beda (Sbt 1937 No. 116 untu ( Jawa dan Madura, Sbt 1937 No. 638 untuk Kalimantan Selatan dan-PP 45 Tahjun 1957 untuk selainnya ), sekarang hanya di dasarkan atas keberadaan undang-undang tersebut.

Nama Pengadilan yang sebelumnya berbeda-beda, sejak diundangkanya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menjadi seragam, Pengadilan Agama untuk Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk Pengadilan tingkat banding. Keseragaman tersebut menyangkut pula kompetensi mengadilinya.

Secara tegas disebut dalam Undang-undang tersebut, bahwa Pengadilan Agama harus ada pada setiap Kabupaten / kota diseluruh Wilayah RI, bahkan oleh karena alasan tertentu, Pengadilan Agama bisa didirikan di suatu Kecamatan.

Predikat kuasa peradilan yang melekat pada Peradilan Agama dengan sendirinya hilang, sebab menurut UU tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi sendiri putusan yang diambil.

Keberadaan Hakim Peradilan Agama yang tadinya berada di wadah organisasi IKHAHA, saat ini sudah berhasil diintegrasikan kedalam organisasi IKAHI, organisasi profesi hakim yang menurut sementara masyarakat dipandang sebagai organisasi Hakim yang sebenamya. Adapun kewenangan (kompetensi) Peradilan Agama menurut UU No.7 Tahun 1898 secara tegas disebut pada pasal 49 ayat (1) yaitu :"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : a. perkawinan, b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasrkan hukum Islam, c. wakaf dan Shadaqah".Sedangkan perkawinan yang dimaksud pada pasal49 ayat (1) huruf (a) tersebut menurut pasal 49 ayat (2) adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasar UU mengenai perkawinan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974.

Adanya kenyataan eksistensi Peradilan Agama, kiranya dapat diperoleh gambaran antara lain bahwa kewenangan Peradilan Agama saat ini yang lebih dominan adalah menyangkut persoalan sengketa rumah tangga. Mungkin karena peran yang menonjol pada aspek inilah, maka seorang pakar hukum seperti Sacipto Rahardjo menginginkan agar Peradilan Agama pada masa yang akan datang bias didesain sebagai Peradilan Keluarga (Family Court).

 

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada beberapa fenomena yang memungkinkan eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama prospeksif. Beberapa fenomena itu ialah lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekeuasaan Kehakiman dan Amandemen UUD 1945, system satu atap lembaga peradilan dibawah MA, Amandemen UU No. 7 Tahun 1989 meniadi UU No. 3 Tahun 2006.

 

UU No. 35 Tahun 1999

Dalam rangka menciptakan citra sebgai Negara hukum yang antara lain ditandai dengan kemandiriannya lembaga peradilan, maka diundangkanlah UU No. 35 Tahun 19999. Muatan politik hukum yang ada dalam undang-undang tersebut yang paling menonjol adalah adanya konsep satu atap bagi lembaga peradilin, yakni semua pembinaan secara organisasi, administrasi, dan finansial yang selama ini berada departemen masing-masing, tetapi sekarang berada dibawah kekuasaan MA (Pasal 1 ayat (1) )dan mulai tahun 2004.

 

Amandemen UUD 1945

Jika selama ini bunyi Pasal 24 UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan keberadaan keempat lingkungan peradilan, maka pada amandemen dengan tegas menyebutkan keempat lingkungan peradilan, sehingga pasal 24 ayat (1) menjadi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh badan-badan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara".

 

Sistem Satu Atap dibawah MA

Pada tanggal 30 Juni 2004 berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Kepres RI No. 21 Tahun 2004 Peradilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke bawah MA. Pengalihan ini pepuler dengan nama “Sistem Satu Atap” ( One Roof System ) badan peradilan di bawah MA. Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan Agama dengan demikian menjadi urusan MA. Peradilan Agama pasca satu atap adalah menunjukkan jati diri sebagai peradilan agama Negara RI bermartabat dan dihormati dengan watak yang Islami dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pada Pasal 49 Diubah Sehingga Berbunyi Sebagai berikut:

 

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : " a. Perkawinan, b. Warisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wkaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah".

 

Dengan demikian, selain sksistensi Peradilan Agama semakin mantap, kewenangannyapun bertambah luas

 

Undang-undang No. 50 Tahun 2009

Merupakan perubahan terakhir UU No. 7 Tahun 1989. Dalam salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 18 menyebutkan bahwa usia hakim Pengadilan tingkat pertama 65 tahurn, hakim banding 67 Tahun dan Hakim Agung 70 tahun. Ini berarti sebuah kepercayaan Negara kepada seorang Hakim dalam hal ini juga hakim Peradilan Agama untuk menjabat sampai umur maksimal dalam pengabdiannya kepada Negara