features Jurusita / Jurusita Pengganti

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Pengawasan Dan Pendisiplinan

26 Dec

Written by Super User

Pengawasan dan Pendisiplinan

Peraturan

  1. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
  2. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Berikut data dan statistik aparat peradilan yang dikenakan hukuman disiplin pada Pengadilan Agama Pati Januari sampai dengan 30 November 2018

tab

Ketua Pengadilan Agama Pati

12 Apr

Written by Super User

DAFTAR NAMA KETUA PENGADILAN AGAMA PATI
DARI MASA KE MASA

 

NO NAMA TAHUN MENDUDUKI JABATAN
1 KH.  Moh Dahlan Tahun 1959 - 1964
2 KH. Muhammadun Tahun 1964 – 1967
3 KH. Dasuki Tahun 1967 – 1980
4 KH. Drs. Barizi Tahun 1980 – 1982
5 Drs. H. Sumadi Tahun 1982 – 1987
6 Drs. Ahmad Asrori Tahun 1987 – 1992
7 Drs. H. Agus Salim Tahun 1992 – 1998
8 Drs. H. Wiyoto, S.H. Tahun 1999 – 2004
9 Drs. H. Arsyad Mawardi, S.H., M.H. Tahun 2004 – 2006
10 Dra. Hj. Faizah Tahun 2006 - 2007
11 Drs. H. Muhammad Bastoni, S.H. Tahun 2007 – 2010
12 Drs. Masduqi, S.H., M.H. Tahun 2006 -  2012
13 H. Mudjito, S.H., M.H. Tahun 2012 – 2013
14 Drs. H. Hamdan Tahun 2013 - 2016

Rencana kerja dan anggaran

28 Mar

Written by Super User

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA PATI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO Kode Satker.
rogram. Keg.
Uraian Pagu DIPA
005.0300.400967 PENGADILAN AGAMA PATI
005.01.0300.400967 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 6.847.418.000,00
1 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 6.847.418.000,00
005.01.01.1066.970 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 16.320.000,00
005.01.01.1066 BELANJA PEGAWAI 5.904.506.000,00
005.01.01.1066(002)(A-Z) BELANJA BARANG OPERASIONAL 926.592.000,00
2 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 87.500.000,00
005.01.02.1071 BELANJA MODAL 87.500.000,00
005.01.02.1071.951 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 87.500.000,00
005.04.0300.400968 BADAN PERADILAN AGAMA 49.450.000,00
3 005.04.08.1053.003 Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara 5.500.000,00
005.04.08.1053.004 Penyelesaian Perkara dengan Sidang diluar Gedung Pengadilan 14.400.000,00
005.04.08.1053.005 Layanan Bantuan Hukum 29.550.000,00

 

 DIPA PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2019 SEBAGAI BERIKUT:

1. DATA AWAL

2. DATA REVISI 1

3. DATA REVISI 2

 

RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN LEMBAGA

PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2020

SEBAGAI BERIKUT DISINI

Pengawasan dan kode etik hakim

28 Mar

Written by Super User

Mahkamah Agung mengeluarkan Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip dasar bagi para hakim termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan dan sifat dari kegiatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pedoman Perilaku Hakim disusun berdasarkan 10 prinsip dan perilaku yang diharapkan:

  1. Sikap yang arif dan bijaksana
  2. Berperilaku jujur
  3. Berperilaku adil
  4. Bersikap mandiri
  5. Integritas tinggi
  6. Bertanggung jawab
  7. Menjunjung tinggi harga diri
  8. Berdisiplin tinggi
  9. Berprilaku rendah hati
  10. Bersikap profesional

 

Keputusan Bersama KMA dan KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009

Rencana strategis

22 Mar

Written by Super User

RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

Rencana strategis merupakan represntasi perencanaan Kinerja Jangka Menengah (RPJM) badan peradilan. Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pati. Rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pati baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis. Pengadilan Agama Pati dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi  Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam perkembangan rencana strategis tersebut harus dilakukan reviu dan perubahan. Perubahan tersebut dikarenakan adanya perubahan sasaran strategis pada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya, sehingga hal ini harus merubah dan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Matrik Reviu Rencana strategis Pegadilan Agama Pati (RENSTRA) 2015 -2019. 

No Tujuan Target Sasaran Target
Uraian Indikator Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
1 Terwujudnya kepercayaan masyrakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transfaran dan akuntabel Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan 80% Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel Persentase sisa perkara yang diselesaikan 75% 78% 80% 80% 82%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase penurunan sisa perkara 15% 25% 30% 35% 40%
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:          
-          Banding 90% 90% 90% 90% 90%
-          Kasasi 85% 85% 85% 85% 90%
-          PK 90% 90% 90% 90% 90%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan          
2 Terwujudnya Penyederhanaan proses penangan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 80% Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Prosentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 1% 1% 1% 1% 1%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu 90% 90% 90% 90% 90%
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus 90% 90% 90% 90% 100%
3 Terwujudnya Pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan Prosentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara 80% Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan 80% 80% 80% 80% 80%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100% 100% 100% 100% 100%
4 Terwujudnya Kualitas Putusan Yang dapat diterima semua pihak Prosentase Putusan yang ditindak lanjuti 90% Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 90% 90% 90% 90% 90%
5 Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan yang optimal Prosentase jumlah Pengaduan, tindak lanjut dan publikasinya 90% Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal Persentase jumlah pengaduan dan temuan yang ditindak lanjuti     90% 90% 90%
Persentase pengaduan yang selesai ditindak lanjuti dan dipublikasikan     70% 70% 70%
6 Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan Prosentase pegawai yang bersertifikasi 20% Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan Prosentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi     30% 30% 30%
  Terwujudnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan yang akuntable, efektif dan efisien Prosentase capaian kierja keuangan dan umum 80% Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien Prosentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima     75% 75% 75%
Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM dan penilaian prestasi kerja (SKP)     80% 80% 80%
Prosentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan     90% 90% 90%
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan keuangan dan aset     80% 80% 80%

Adapun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Pati 2015 - 2019 atau bisa dilihat disini.