features Indikator Kinerja Utama (IKU)

banner1 small   banner2 small   banner3 small

 

Indikator Kinerja Utama

23 May

Written by Super User

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator capaian sasaran strategis yang telah di tentukan oleh Mahkamah Agung. Adapun IKU Pengadilan Agama Pati telah dilakukan dilakukan Revisi untuk yang kesekian kali. Reviu IKU Pengadilan Agama Pati berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 933/SEK/OT.01.3/2017 tanggal 24 Oktober 2017.

Adapun reviu IKU Pengadilan Agama Pati sebagai berikut:

No KINERJA UTAMA INDIKATOR UTAMA PENJELASAN
1 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntable
  1. Prosentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan           x 100%

Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

Catatan:

-  Sisa perkara = sisa perkara tahun sebelumnya

  1. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan x 100%

Jumlah Perkara yang ada

Catatan:

-  Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

-  Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

-  Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan

  1. Prosentase Penurunan sisa perkara

Tn.1 - Tn x 100%

Tn.1

Tn.     = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1   = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:

Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

  1. Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

-   Banding

-   Kasasi

-   PK

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum x 100%

Jumlah putusan perkara

Catatan:

-  Perbandingan

-  Jumlah

  1. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Index Kepuasan Masyarakat
2 Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
  1. Prosentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu x 100%

Jumlah Putusan

  1. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi x 100%

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Catatan:

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

  1. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap

                                                                                                 x 100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

  1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website

                                                                                                 x 100%

Jumlah putusan perkara

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan

                                                                                                  x 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan:

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

  1. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

                                                                                                  x 100%

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Catatan:

-           Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu

-           Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainya).

  1. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Jumlah perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan

                                                                                                  x 100%

Jumlah Pencari Volunteer Identitas Hukum yang diajukan

Catatan:

-           Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran

-           Sema 3 Tahun 2014 tentang tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara volunteer istbat nikah dalam pelayanan terpadu

-           Identitas hukum: Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas

-           Sidang Terpadu: Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Disdukcapil

  1. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum

                                                                                               x 100%

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan:

-           Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Masyarakat tidak mampu di Pengadilan

-           Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

4 Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti

                                                                                                 x 100%

Jumlah putusan Perkara yang sudah BHT

Indikator Kinerja Utama ini sebagaimana penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Pati nomor W11-A14/2690/OT.01.1/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017. bisa dilihat di sini